Penyelenggaraan Perizinan Daerah Diperketat: Kepala Daerah Wajib Patuhi Aturan Baru

Jakarta – Pemerintah pusat kini mengambil langkah tegas dalam membenahi sistem perizinan di daerah. Pada Selasa, 4 Februari 2025,

Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) strategis mengenai penyelenggaraan perizinan daerah.

Langkah ini bukan hanya simbolis, tetapi merupakan upaya dalam menghapus praktik-praktik maladministrasi, korupsi, serta ketidaktertiban dalam proses perizinan.

Penandatanganan MoU dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).

Wamendagri Ribka Haluk: Sembilan Daerah Siap Laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Admin

3 jam

Sinergi ini dirancang untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait penyelenggaraan perizinan daerah yang selama ini kerap menimbulkan persoalan.

Langkah Kecil di Dambet, Makna Besar dari Satgas TNI yang Mengobati

Admin

3 jam

MoU ini memiliki tujuan utama untuk:

Menkomdigi Terbitkan Aturan eSIM 2025, Warga Diminta Segera Migrasi demi Keamanan Data

Admin

6 jam

Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perizinan di daerah

Memastikan semua proses perizinan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Meminimalisir potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Menumbuhkan kepercayaan investor dan masyarakat

Menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait

Masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan, mulai dari tumpang tindih regulasi hingga proses birokrasi yang kompleks dan berbelit. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kebijakan di daerah menjadi sangat krusial.

Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanudin, menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga sebagai tonggak reformasi birokrasi di sektor perizinan.

“Penandatanganan MoU ini merupakan bukti nyata sinergi lintas lembaga guna menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ungkap ST Burhanudin.

Ia juga memberikan instruksi langsung kepada seluruh jajaran Kejaksaan mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri untuk proaktif mendukung pelaksanaan nota kesepahaman ini secara maksimal.

MoU ini bukan sekadar seremonial. Kepala daerah dituntut untuk patuh dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap proses perizinan.

Hal ini demi meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perekonomian lokal, serta memastikan layanan publik berjalan lebih baik dan efisien.