Lampung – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyayangkan konflik keluarga yang terjadi di Universitas (UN) Malahayati Lampung.
Ketum PWDPI Nurullah, yang notabene merupakan putra asli kelahiran Lampung, menilai bahwa apapun alasannya, Rusli Bintang—yang selama ini dikenal sebagai sosok tokoh besar nasional, khususnya di Lampung—bertindak seperti seseorang yang tidak mengenal aturan dan tidak memiliki nurani.
“Diduga demi kepentingan pribadi, Rusli Bintang telah abaikan keluarganya dan mahasiswa serta mencemarkan nama baik dunia pendidikan dan masyarakat Lampung. Dua kali Rusli Bintang mengerahkan preman untuk menduduki Universitas Malahayati guna menyingkirkan istri serta anak-anaknya,” ungkap Ketum PWDPI saat dikonfirmasi di tengah situasi yang memanas pada (7/4/2025) malam.
Nurullah mengatakan bahwa seharusnya jika sengketa keluarga mengalami kebuntuan, penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum—bukan dengan mengarahkan preman atau orang bayaran yang meresahkan mahasiswa dan masyarakat.
“Apalagi ini konflik perebutan posisi di lingkungan Universitas Malahayati antara suami, istri, serta anak-anak kandung sendiri. Peristiwa ini sangat memalukan masyarakat serta telah melukai hati sekitar 7.000 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di universitas setempat,” ujar tokoh pers nasional dan pendiri organisasi pers PWDPI, yang saat ini telah memiliki cabang di 30 provinsi.
Ketum PWDPI juga menambahkan bahwa belum lama ini kedua belah pihak telah menyampaikan ucapan maaf atas kegaduhan yang terjadi sebelumnya, namun Pak Rusli Bintang kembali mengulangi kejadian yang sama.
“Selain sudah membuat keresahan masyarakat serta mahasiswa, Pak Rusli Bintang juga telah menyulut api kebencian dan permusuhan antar masyarakat, khususnya keluarganya sendiri. Hal ini tidak mencerminkan seorang pemimpin besar dalam dunia pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dan mahasiswa selama ini tidak tahu persis awal mula konflik internal keluarga tersebut sebelum kejadian ini meluas dan melibatkan berbagai pihak, terutama aparat kepolisian serta masyarakat.
“Pak Rusli Bintang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ia harus bertanggung jawab atas nama baik masyarakat serta dunia pendidikan di Lampung,” tegasnya.
Menurut Ketum PWDPI, bukan hanya Rusli Bintang yang punya hak atas persoalan keluarganya, namun ia juga harus memikirkan hak-hak mahasiswa serta para tenaga pengajar yang ada di UN Malahayati. Bukan justru main seperti hukum rimba—siapa yang kuat, dia yang berkuasa.
“Mahasiswa punya hak yang harus dilindungi. Mereka kuliah di sana membayar dan wajib mendapatkan kenyamanan. Apalagi soal pencopotan sepihak rektor setempat. Jika rektor yang baru ini bermasalah, maka ke depannya legalitas ijazah mahasiswa bisa ikut bermasalah dan merugikan banyak pihak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Ketum PWDPI meminta agar konflik ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak main hakim sendiri.
“Ini negara hukum yang harus dihormati oleh kita semua. Jadi jangan main hakim sendiri, apalagi sampai mengerahkan preman. Sebaiknya konflik ini diselesaikan melalui jalur kekeluargaan agar tidak menimbulkan keresahan,” pungkasnya. (Tim Media PWDPI)
Ingin produk, bisnis, atau agenda Anda diliput dan tayang di jateng.kabarngetren.com?
Silahkan kontak melalui email: kabarngetrn@gmail.com
Follow Official WhatsApp Channel KN Official untuk mendapatkan artikel-artikel terkini, Klik Di sini.
Yuk! baca artikel menarik lainnya di
Google News
.
