Jakarta – Suasana panas terjadi dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, meledak-ledak ketika membahas kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Menteri Nadiem Makarim. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kemendikbudristek untuk tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Anita Jacoba Gah menyoroti kekurangan anggaran sebesar 15 triliun yang dialokasikan untuk Kemendikbudristek.
Ia menekankan perlunya introspeksi terhadap penggunaan anggaran tersebut, mengajukan pertanyaan apakah anggaran tersebut telah dimanfaatkan secara efisien.
Ia menyoroti bahwa masih banyak persoalan terkait realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN di daerah-daerah, termasuk masalah guru dan infrastruktur sekolah.
Anita juga menyoroti masalah bangunan sekolah yang terbengkalai, seperti yang terjadi di Kabupaten Kupang dengan 17 sekolah yang pembangunannya belum terselesaikan sejak tahun 2001.
Ia menegaskan bahwa Kemendikbudristek harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan persoalan-persoalan tersebut kepada DPR.
Pada akhirnya, Anita menyampaikan harapannya agar Komisi X DPR RI dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kemendikbudristek. Ia juga menyoroti perlunya verifikasi data oleh instansi terkait, bukan hanya mengandalkan data yang disediakan oleh Kemendikbudristek.
Selain itu, Anita juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penyaluran dana pendidikan, terutama bagi daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur seperti akses internet. Ia mengingatkan bahwa DPR sebagai wakil rakyat harus memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam kesimpulannya, Anita mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi dan bertobat atas kondisi bangsa saat ini. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kondisi daerah-daerah terpencil dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat.
“Kita harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Wakil Rakyat harus selalu berdiri di garis depan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran menguntungkan semua lapisan masyarakat.” Kata Anita Jacoba Gah.
