Menu

Mode Gelap
Kodim 0724/Boyolali Dukung Pencanangan Wamentan dalam Program Perluasan Areal Tanam Padi Babinsa Koramil 03/Masaran: Menjalin Kemitraan Erat dengan Petani untuk Ketahanan Pangan Nasional Polresta Surakarta Perketat Pengawasan Jelang Derby Jateng Persis Solo vs PSIS Semarang Polsek Bukateja Ungkap Kasus Diduga Penipuan dan Penggelapan Sepeda Motor di Purbalingga Kapolri Terima Penghargaan Extraordinary Dedication of Patriotism dari CNN Indonesia Kebersamaan TNI dan Warga Desa Bade dalam Pembongkaran Rumah Bapak Sumarjo

News

Ketum PWDPI Dukung Pansus DPR RI Bongkar Dugaan Korupsi Dana Haji

badge-check


					Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Perbesar

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI)

Jakarta/Jateng, KN – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, menyatakan dukungan penuh terhadap Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI yang menyelidiki dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag RI).

Nurullah mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, DPR RI menemukan dugaan korupsi dana haji dengan modus pengalihan kuota haji tambahan. Kemenag diduga mengalihkan 50 persen kuota tambahan tersebut ke program haji plus, padahal undang-undang hanya mengizinkan 8 persen kuota untuk program ini.

Dalam keterangannya pada Minggu (28/7/2024), Nurullah, yang juga menjabat sebagai Komisaris sejumlah media, menegaskan bahwa PWDPI sebagai lembaga sosial kontrol mendukung Pansus Hak Angket untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan kuota haji oleh Kemenag.

Dugaan korupsi ini terungkap pada tahun 2024, dalam penyelenggaraan haji yang dikelola oleh Kemenag. Kasus ini sedang diselidiki oleh Pansus Angket DPR RI dengan dukungan berbagai pihak termasuk PWDPI.

Nurullah menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat akibat kebijakan Kemenag yang mengalihkan kuota haji tambahan ke haji khusus. Banyak masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mengikuti program haji reguler merasa dirugikan oleh keputusan ini.

Selain mendukung Pansus DPR RI, Nurullah juga meminta aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan Agung RI, untuk mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti ada korupsi, Nurullah mendesak agar Menteri Agama dijebloskan ke penjara sebagai efek jera.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh pemerintah atau Kemenag dari pengalihan ini, apalagi antrean jemaah yang sangat panjang,” kata Nurullah. Ia menambahkan, “Jika terbukti dugaan korupsi tersebut, saya minta Menteri Agama dijebloskan ke dalam penjara supaya memberikan efek jera mempermainkan dana umat.” Tambahnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penyelidikan ini dapat mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam program haji.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Chelsea vs Barrow di Putaran Ketiga Carabao Cup 2024/2025: Siapa yang Akan Melaju?

25 September 2024 - 05:52 WIB

Realme 13 Pro Series 5G Resmi Rilis, Cek Fitur Canggih dan Harga Terbarunya!

21 September 2024 - 18:22 WIB

Ketum PWDPI Nurullah Ingatkan Wartawan Tetap Netral Jelang Pilkada 2024

21 September 2024 - 15:36 WIB

Kemendagri Keluarkan Aturan Baru Jelang Pilkada, Nero: Jangan Ada Kecurangan, Harus Adil dan Objektif!

20 September 2024 - 16:35 WIB

Memori HP Android Penuh? Begini Cara Mengosongkannya Tanpa Menghapus Aplikasi

19 September 2024 - 14:49 WIB

News Berita