Jakarta – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Nurullah, memberikan peringatan keras kepada para wartawan agar tetap menjaga netralitas dan independensi. Menurutnya, momen Pilkada sering kali dijadikan kesempatan oleh para politisi untuk menarik wartawan dalam strategi politik mereka.
Nurullah mengingatkan bahwa peran jurnalis sangat rawan dijadikan alat politik oleh para calon kepala daerah dan politisi lainnya. Dalam pernyataannya pada Jumat (20/9/2024), ia menyampaikan bahwa meski media merupakan perusahaan komersial yang mencari keuntungan, hal itu tidak boleh mengorbankan independensi jurnalistik.
Menurut Nurullah, tahun politik merupakan periode yang penuh tantangan bagi para wartawan. Banyak kelompok politik yang mencoba menarik mereka ke dalam ranah politik praktis, baik dari partai politik maupun calon kepala daerah. Hal ini terjadi karena wartawan memiliki jaringan yang luas dan akses terhadap informasi publik yang dapat memengaruhi opini masyarakat.
“Karena wartawan punya jaringan yang luas, mereka sering kali menjadi target ajakan dari berbagai kelompok politik,” ujar Nurullah.
Namun, ia juga menekankan bahwa jurnalis yang ingin terlibat dalam politik praktis sebaiknya menonaktifkan sementara status mereka sebagai wartawan. Hal ini untuk menjaga citra profesi jurnalis yang seharusnya netral dan tidak digunakan untuk kepentingan politik.
Sebagai Ketua Umum PWDPI, Nurullah mengimbau agar wartawan yang tergabung dalam organisasinya tetap menjaga independensi. Ia menyarankan agar wartawan yang ingin terlibat dalam politik praktis, seperti menjadi tim sukses (timses) atau bahkan maju sebagai calon kepala daerah, untuk sementara mundur dari profesi mereka sebagai jurnalis.
“Saya selalu mengimbau agar wartawan yang ingin terlibat dalam politik praktis, sebaiknya mundur atau cuti dulu sebagai jurnalis,” tegasnya.
Setelah selesai dari kegiatan politik, Nurullah menyatakan bahwa wartawan tersebut boleh kembali aktif, asalkan mereka tetap menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Nurullah juga menyoroti kondisi wartawan di daerah yang menurutnya tidak jauh berbeda dengan wartawan di perkotaan. Namun, ia mengakui bahwa jumlah sumber daya manusia (SDM) di daerah yang lebih sedikit membuat tekanan dan godaan politik terhadap wartawan di daerah lebih besar.
“Gelombang politik sama besarnya di daerah maupun di kota, tetapi karena jumlah wartawan di daerah lebih sedikit, tekanannya menjadi lebih kuat,” ujarnya.
Nurullah juga menyoroti bahwa profesi wartawan dan politisi memiliki irisan yang tipis. Menurutnya, siapa pun bisa menjadi wartawan tanpa persyaratan khusus, begitu juga seorang politisi yang bisa saja beralih profesi menjadi wartawan.
“Profesi wartawan sangat terbuka, begitu juga politisi. Inilah yang membuat tarikan kepentingan politik sangat kuat,” jelasnya.
Sebagai penutup, Nurullah kembali menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan independensi dalam profesi wartawan. Ia meminta agar wartawan yang tergabung dalam PWDPI selalu menjaga marwah profesi dan tetap netral di tengah dinamika politik yang kian memanas menjelang Pilkada 2024.
“Saya minta wartawan dan media di PWDPI harus netral dan menjaga independensi sebagai pilar keempat dalam demokrasi kita,” pungkasnya.
Dengan imbauan ini, diharapkan wartawan tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan tidak terjebak dalam permainan politik praktis selama masa Pilkada mendatang.
